Bantul — Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Kamis, 20 Agustus 2026, bertempat di Aula Lantai 2 Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara layanan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan, evaluasi, serta rekomendasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur internal Dinas Sosial Kabupaten Bantul, antara lain para kepala bidang, kepala seksi, kepala subbagian, serta staf terkait. Forum juga melibatkan unsur perangkat daerah dan mitra penyelenggaraan layanan sosial, di antaranya Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengelola BantulTV, Balai PSTW, Balai RTPD, Forkom LKS Kabupaten Bantul, perwakilan Yayasan Victory Plus, IPSM Kabupaten Bantul, WKSBM, SIGAB, perwakilan pemerintah kalurahan, pendamping sosial, pekerja sosial, dan juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul sebagai perwakilan pengguna layanan SIDAKIS.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut memberikan ruang bagi penyelenggara layanan untuk memperoleh perspektif dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pelayanan sosial, sekaligus menghimpun masukan mengenai kebutuhan dan pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan.
Kegiatan diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta sambutan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dr. Fauzan, M.M. Dalam sambutannya, Fauzan menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik diharapkan menjadi wadah yang terbuka bagi Dinas Sosial untuk menerima berbagai masukan dan evaluasi terhadap layanan yang selama ini telah dilaksanakan.
Selanjutnya, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Yohanes Marwanto Nugroho, A.Md.Tek.Gigi, menyampaikan materi mengenai gambaran umum penyelenggaraan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul saat ini menyelenggarakan sembilan jenis layanan yang dapat diakses masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelayanan sosial.
Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan perkembangan pengelolaan pengaduan masyarakat. Dinas Sosial menyediakan beberapa kanal pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan. Hingga Agustus 2026, seluruh pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2025 dan tahun 2026 telah selesai ditangani.
Selain itu, peserta memperoleh informasi mengenai sejumlah capaian evaluasi pelayanan publik yang telah diraih Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2025. Pada Penilaian Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia, Dinas Sosial memperoleh nilai 83,92 dengan kategori Kualitas Tinggi. Sementara itu, dalam Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik diperoleh nilai 86,30 dengan kategori Menuju Informatif. Adapun hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sejak tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren yang cenderung meningkat.
Forum kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Peserta menyampaikan berbagai saran, rekomendasi, dan masukan terkait penyelenggaraan pelayanan publik, yang selanjutnya ditanggapi oleh Dinas Sosial sebagai penyedia layanan. Sebagai bentuk komitmen, masukan dan tanggapan tersebut menjadi bagian dari hasil Forum Konsultasi Publik dan dituangkan dalam Berita Acara FKP.
Sebagai penutup, seluruh peserta melakukan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik sebagai dokumentasi atas pelaksanaan forum dan hasil pembahasan yang telah berlangsung.
Melalui Forum Konsultasi Publik, Dinas Sosial Kabupaten Bantul membuka ruang partisipasi bagi berbagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan sosial untuk memberikan pandangan terhadap penyelenggaraan layanan. Masukan yang dihimpun menjadi bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik agar tetap selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.
