Kemiskinan merupakan topik yang sangat sensitif dan akan menjadi prioritas utama dalam setiap periode penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan amanah dalam undang-undang dasar. Evaluasi terhadap angka kemiskinan akan terus menjadi sorotan publik baik sosial maupun politik. Karena itulah penurunan angka kemiskinan akan menjadi indikator kinerja utama bagi kepala-kepala daerah yang terpilih.
Data merupakan komponen utama di dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat program-program penanggulangan kemiskinan akan beresiko besar tidak tepat sasaran. Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang diberi otoritas setiap tahun menyampaikan angka kemiskinan di tiap Kabupaten/kota di Indonesia. Namun data yang disampaikan tersebut bersifat makro, artinya data tersebut tidak bisa menunjukkan by name by address (BNBA) penduduk yang masuk ke dalam kategori miskin.
Untuk mendapatkan data mikro, selama ini Kabupaten/kota mengandalkan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Data DTKS tersebut kemudian di breakdown ke berbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun semenjak tahun 2022, data DTKS dari kemensos sudah tidak bisa lagi didapatkan data BNBAnya karena berbagai alasan, sehingga semenjak saat itu kabupaten/kota kesulitan untuk menentukan data mikro sebagai penjabaran dari data makro yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, hal tersebut tentu saja berimbas pada program-program penanggulangan kemiskinan. Selain data DTKS, data-data lain yang dihimpun dan dibiayai oleh pemerintah pusat juga tidak dapat diakses oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga membuat para pemangku kepentingan kesulitan untuk menentukan dan mengevaluasi sasaran program terutama program penanggulangan kemiskinan.
Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pada tahun 2022 di Kabupaten Bantul diinisiasi untuk menyusun sebuah aplikasi digital yang mampu menjawab permasalahan diatas. Aplikasi tersebut diberi nama “Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera” (SIDAMESRA).
Di dalam aplikasi tersebut setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Dengan adanya pengukuran tersebut maka kita bisa memeringkatkan status kesejahteraan sosial sehingga dapat menentukan calon penerima program-program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program serta angka kemiskinan yang di-release oleh BPS. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
