Masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan sosial (bansos) dapat mengalami perubahan status kepesertaan maupun penyaluran bantuan. Kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kesalahan sistem. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa data sosial dan ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan terus diperbarui berdasarkan berbagai sumber data.
Perubahan kondisi dalam keluarga, seperti pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, hingga faktor tertentu yang teridentifikasi melalui pencocokan data antar lembaga, dapat memengaruhi hasil pengolahan data dan status penerima bantuan sosial.
Berikut beberapa faktor yang perlu diketahui masyarakat.
1. Terdapat Indikasi Aktivitas Judi Online
Salah satu faktor yang dapat memengaruhi penghentian bantuan sosial adalah adanya anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi melakukan transaksi berkaitan dengan aktivitas judi online.
Indikasi tersebut ditentukan melalui proses pencocokan data antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kementerian Sosial (Kemensos). Dengan demikian, status tersebut merupakan bagian dari hasil pengolahan dan pencocokan data yang dilakukan melalui mekanisme antarlembaga.
2. Terdapat Anggota Keluarga dengan Penghasilan Setara UMK
Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi salah satu hal yang dapat memengaruhi status penerima bantuan sosial.
Apabila terdapat anggota keluarga dalam satu KK yang tercatat telah memiliki penghasilan rutin bulanan setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), kondisi tersebut dapat memengaruhi hasil pemutakhiran data kesejahteraan keluarga.
3. Perubahan Status Pekerjaan dan Kepemilikan Aset
Status pekerjaan dan kondisi kepemilikan aset juga dapat menjadi bagian dari informasi yang diperhitungkan dalam pemutakhiran data.
Kondisi seperti terdapat anggota keluarga yang berstatus sebagai ASN, TNI, POLRI, atau pegawai swasta tetap, serta adanya kepemilikan aset atau pinjaman perbankan, dapat memengaruhi hasil pengolahan data kesejahteraan.
Selain itu, kondisi rumah tangga, termasuk daya listrik, juga dapat menjadi salah satu data pendukung yang digunakan untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga.
Data Kesejahteraan Bersifat Dinamis dan Terintegrasi
Masyarakat perlu memahami bahwa Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak hanya bersumber dari Kementerian Sosial. Data tersebut dihimpun dan diperbarui dari berbagai sumber, termasuk data administratif pemerintah daerah serta data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS).
Karena menggunakan berbagai sumber data, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercermin dalam hasil pemutakhiran. Perubahan pekerjaan, penghasilan, kepemilikan aset, maupun informasi lainnya dapat memengaruhi hasil pengolahan data dan perubahan tingkat kesejahteraan atau desil.
Dengan demikian, status desil bukan merupakan penetapan yang bersifat tetap. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan kondisi sosial ekonomi dapat diikuti dengan perubahan hasil pengolahan data.
Merasa Desil Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya?
Bagi masyarakat di Kabupaten Bantul yang merasa hasil desil belum sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya, tersedia mekanisme untuk mengajukan pembaruan desil, khusus bagi masyarakat yang berada pada Desil 6–10.
Pengajuan dapat dilakukan dengan datang dan menyampaikan laporan kepada Operator SIKS-NG di Kalurahan masing-masing. Pengajuan pembaruan desil dapat dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 31 setiap bulan.
Perlu diketahui bahwa status desil merupakan hasil pengolahan data resmi BPS RI. Oleh karena itu, pengajuan pembaruan bukan berarti desil dapat langsung ditentukan atau diubah berdasarkan permintaan, melainkan menjadi bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk memastikan informasi sosial ekonomi yang digunakan tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.
Masyarakat yang akan mengajukan pembaruan desil dapat terlebih dahulu memastikan persyaratan yang diperlukan. Informasi mengenai persyaratan tersebut telah disampaikan melalui publikasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebelumnya.
Data yang akurat membutuhkan kondisi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan memahami bagaimana data diperbarui dan mengetahui mekanisme yang tersedia, masyarakat dapat turut berperan dalam menjaga ketepatan data sosial dan ekonomi.
