Berita

Kemensos Terbitkan Permensos Soal Pengasuhan Anak

Kamis Wage, 10 April 2014 10:19 WIB 3638

Lahirnya Permensos Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak diharapkan dapat mengisi kekosongan peraturan yang ada disebabkan belum adanya undang undang yang mengatur masalah pengasuhan anak sampai saat ini. Dalam rangka mewujudkan sistem pengasuhan anak yang holistik dan komprehensif berbasis keluarga, Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak. Hadirnya peraturan ini diharapkan mampu mendorong terselenggaranya dukungan pengasuhan anak dalam keluarga dan terbangunnya mekanisme pengasuhan alternatif berbasis keluarga sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan. "Melalui peraturan ini Kementerian Sosial secara resmi mendorong diperkuatnya kualitas pengasuhan anak oleh orangtuanya, mencegah keterpisahan dari keluarganya, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan penelantaran," tegas Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri ketika membuka acara Peluncuran Peraturan Menteri Sosial No. 21/2013 tentang Pengasuhan Anak dan Seminar Naskah Akademik RUU Pengasuhan Anak, Selasa (1/4), di Jakarta dimana dalam kesempatan tersebut hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Drs. H. Mahmudi, M.Si. Direktur Kesejahteraan Sosial Anak, Edi Suharto, menambahkan, Permensos No. 21/2013 lahir dilatarbelakangi makin banyaknya kasus perceraian yang menimbulkan sengketa soal hak asuh anak. Di sisi lain, banyak pelaku kekerasan terhadap anak yang merupakan orangtua si anak itu sendiri. "Selama ini bila bicara soal pengasuhan ada dua anggapan yang muncul. Pertama, masalah pengasuhan anak adalah domain orangtua atau keluarga. Padahal, kasus-kasus yang terjadi membuktikan bahwa keluarga atau orangtua punya kemampuan dan tanggung jawab terhadap anak. Berapa banyak kasus penelantaran anak oleh orangtuanya sendiri. Artinya, anak tidak selalu menjadi domain keluarga," papar Edi. Kedua, sambungnya, ada anggapan bahwa anak yang bermasalah dengan keluarganya harus diasuh di panti asuhan. Padahal, Edi menekankan, pengasuhan itu sangatlah luas rentangnya. "Di sini persepsi masyarakat harus diluruskan, bahwa ada asuhan alternatif selain di panti asuhan. Bahwa pengasuhan bisa dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda. Bila orangtua sudah tidak bisa mengasuh, lihat dulu apakah masih ada kerabatnya yang lain. Jadi jangan langsung dibawa ke panti asuhan," tukas Edi. Edi menjelaskan, berdasarkan penelitian yang dilakukan tahun 2006-2007 oleh Kementerian Sosial dan Save The Children (dengan dukungan UNICEF), ditemukan fakta bahwa anak-anak yang tinggal di panti sosial asuhan anak (PSAA) pada umumnya (90 persen) masih memiliki orangtua lengkap. Mereka dikirim ke panti asuhan dengan alasan utama demi bisa melanjutkan pendidikan. "Dengan adanya Permensos soal pengasuhan anak ini maka anak-anak tidak perlu dimasukkan ke panti asuhan lagi. Mereka akan diarahkan untuk tetap di bawah asuhan orangtua mereka. Tinggal keluarganya yang diperkuat. Panti asuhan adalah pilihan terakhir sebagai tempat pengasuhan anak," ujar Edi. Edi berharap hadirnya Permensos tentang Pengasuhan Anak ini dapat mengisi kekosongan peraturan mengenai pengasuhan anak, yang belum tercakup di dalam tiga undang undang tentang anak yang sudah ada. Saat ini Kementerian Sosial juga tengah menyusun draft rancangan undang undang (RUU) tentang Pengasuhan Anak. "Tidak ada peraturan mengenai pengasuhan anak yang lebih tinggi daripada Permensos Nomor 21 Tahun 2013 ini. Jadi permensos ini punya hak untuk dinaikkan statusnya menjadi Undang Undang Pengasuhan Anak," kata Edi yang berharap UU Pengasuhan Anak bisa terwujud secepatnya.